GELIAT DEMOKRASI DI INDONESIA

Home / Opini / GELIAT DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,S.H.,LLM

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, direktur PKPBerdikari)

 

Bandung, 10 Maret 2018

Pemilu serentak kali ini yang dimulai sejak 4 Agustus sampai 17 April 2019, dirasa panjang oleh berbagai pihak. Hampir delapan bulan!  Primadonanya adalah peserta  pemilihan presiden (pilpres), yaitu Jokowi  dengan nomor undian 01 dan Prabowo dengan nomor 02, telah menenggelamkan perhatian masyarakat untuk calon-calon legislatif (caleg) yang sebenarnya bertaburan artis. Ada yang menyatakan pemilu ini membuat masyarakat terbelah dua antara pendukung 01 dan 02, kaum Kecebong dan kaum Kampret. Kemudian belakangan muncul 03, yaitu para Golput.

Pemilu sekarang menjadi semarak, melibatkan lebih banyak pelaku ketimbang jaman Soeharto di mana  parpol peserta pemilu hanya  tiga, kedudukan dalam DPR/MPR sudah diatur dan presiden selalu calon tunggal, sehingga dipastikan soeharto akan terpilih kembali sebagai presiden.

Buah dari reformasi, paska jatuhnya soeharto, adalah perubahan drastis dalam sistem pemilu. Ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik baru peserta pemilu, dan diterapkannya pemilihan langsung untuk jabatan di parlemen, kepala pemerintahan dan kepala Negara. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat. Sementara MPR, juga langsung dipilih oleh rakyat. Kita masih ingat presiden pertama hasil pilihan rakyat langsung adalah SBY.

Saya diam-diam menaruh rasa kagum kepada mereka yang berani menjadi caleg yang memperebutkan kursi MPR/DPR/DPD. Kedudukan yang diperebutkan 7968 caleg DPR, dari 16 parpol, belum termasuk mereka yang bertarung di tingkat DPRD propinsi dan Kabupaten serta DPD. Tentu saja banyak alasan yang menyebabkan mereka terpanggil untuk bertarung di pemilu ini, namun ketika mereka sudah memilih menjadi caleg, mereka harus terjun ke masyarakat untuk meyakinkan masyarakat memilih mereka, dengan cara apapun. Banyak yang pesimis bahwa ini hanyalah ritual lima tahunan yang tidak berguna. Tapi bagi saya kali ini demokrasi telah menunjukan geliatnya di Indonesia.

Baca:  Penyerahan Kartu Indonesia Pintar, Gorontalo, 1 Maret 2019

Anda harus bayangkan ada 8000-an caleg di seluruh Indonesia harus blusukan ke masyarakat, mengatur strategi, berkomunikasi, berdialog, selama hampir 8 bulan masa kampanye ini.

Untuk mendukung pekerjaannya, ia perlu bekerja dan membangun tim, karena ia tidak bisa bekerja sendirian. Pemilu kali ini melibatkan banyak orang, dari berbagai lapisan masyarakat. Bukankah ini pendidikan politik yang nyata? Dilain pihak siapapun dapat mengorganisir dirinya, membentuk kelompok untuk menyatakan dukungannya kepada pilihan politik mereka. Sehingga, dapat membuka sekat dan menggerus elitism dalam pemilu.

Masyarakat juga lebih antusias terlibat dalam Pemilu, mereka mendatangi pusat-pusat pengerahan massa, bertanya-tanya ataupun menyatakan pandangannya dengan caranya.  Pembicaraan tentang politik menjadi bahan percakapan baru  dalam lingkup kehidupan keseharian mereka. Pemilu sekarang juga tidak lagi didominasi ‘perang’ melalui spanduk, tetapi  produksi ribuan kaos yang disainnya harus menarik mata (eye-catching), pilihan kata-kata kampanye juga harus kena di hati dan mudah diingat. Para produsen kaos beserta pekerjanya banjir pesanan, dan setiap hari secara tidak sadar mereka terpapar dengan jargon yang termuat dalam kaos yang mereka produksi. Pemilu mendorong geliat ekonomi. Desain kaos favorit segera saja mendapatkan pasarnya sendiri, masyarakat dengan mudah dapat memesannya di pasar online.

Bersih

Baca:  Presiden Tiba di Singapura

Merakyat

Kerja Nyata

Baju putih dengan tagline di atas  yang digunakan Jokowi ketika mendaftar sebagai capres di KPU, 10 Agustus lalu masih laris diperdagangkan dalam bisnis online. Pemesanan dari masyarakat umum masih berlangsung sampai sekarang. Tagline itu sudah terikat kuat dalam benak umum, sebagai tagline ciri khas Jokowi.

Menjadi caleg bukan lagi harus dari trah ‘biru’ (kaya, tentara, turunan atau dekat dengan penguasa), tetapi bisa siapa saja. Pemilu tidak lagi menjadi pesta demokrasi bagi elit; mereka yang kaya, perwira ataupun dekat dengan kekuasaan.  Baik pertahanan maupun pendatang baru harus bekerja keras mengkampanyekan dirinya, tidak ada jaminan pertahana dapat terpilih kembali seperti di masa lalu.

Jika Indonesia dapat menyelesaikan rangkaian pemilu dengan damai, maka Indonesia telah berhasil menerapkan pondasi demokrasi dengan kokoh. Karena Pemilu tidak hanya tentang Caleg dan Capres dengan konstituennya, tetapi juga berhubungan dengan penyiapan infrastrukturnya, seperti  pemutakhiran data penduduk, pembentukan KPU, dan BAWASLU di  tingkat pusat dan daerah, serta penetapan TPS beserta pengadaan kotak suara. Maka, jika biaya pemilu kali ini mencapai Rp. 24,8 triliun, itulah harga pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu bukan hanya sekedar pesta demokrasi, tetapi juga pendidikan politik bagi segenap rakyat Indonesia.

Related Post

WhatsApp chat